RelasiDaerah.com, TANJABTIMUR – Setelah lebih dari seperempat abad berdiri, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih meninggalkan ironi pembangunan. Di balik klaim keberhasilan pemerintah dalam pemerataan infrastruktur, kenyataan di lapangan justru menampilkan wajah lain di Dusun Geragai, salah satu dusun tertua, masih hidup tanpa aliran listrik hingga hari ini.
Ketidak adilan itu kini memasuki babak baru. Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Samudra Berkeadilan yang dipimpin Sahroni Ishak Jamaluddin memastikan akan mengajukan gugatan class action terhadap Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gugatan ini lahir dari kekecewaan panjang warga yang merasa diperlakukan tidak adil dan di abaikan.
Sejak dimekarkan tahun 1999, Tanjung Jabung Timur telah melewati empat kali pergantian bupati. Hampir setiap periode pemerintahan selalu menyinggung isu pemerataan pembangunan, namun di dusun Geragai listrik hanya hadir sebagai janji politik. Warga bertahan dengan lampu minyak, sementara daerah transmigrasi yang lebih muda justru mudah mendapatkan fasilitas.
“Kalau bicara pembangunan, mestinya semua masyarakat mendapat hak yang sama. Tapi fakta menunjukkan diskriminasi. Dusun tua dibiarkan gelap, transmigrasi justru mendapat sorotan terang,” kata Sahroni.
Kondisi ini bukan hanya masalah teknis infrastruktur, tetapi bentuk kelalaian negara memenuhi hak dasar warganya. Listrik bukan barang mewah, melainkan kebutuhan vital yang menopang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Ketimpangan pembangunan ini memperlihatkan kelemahan serius dalam perencanaan daerah. Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur, dinilai lebih sibuk membangun citra keberhasilan di atas kertas ketimbang menyelesaikan problem nyata masyarakat.
Kemarahan warga yang lama terpendam kini berubah menjadi langkah hukum. Gugatan class action menjadi jalan terakhir setelah berbagai aspirasi tak kunjung direspons serius oleh pemerintah. Menurut LBH Lumbung Samudra Berkeadilan, gugatan ini penting untuk memberi pelajaran bahwa hak dasar masyarakat tidak boleh diabaikan.
“Kalau pemerintah masih menutup mata, pengadilanlah yang akan membuka kebenaran. Biarlah hukum bicara bahwa rakyat Dusun Geragai berhak atas keadilan,” ujar Sahroni.
Kasus Geragai menjadi cermin kegagalan pemerintah kabupaten dalam menata pemerataan pembangunan. Alih-alih menjadi daerah yang mandiri, Tanjung Jabung Timur justru mempertontonkan ketimpangan mencolok antara wilayah tua dan wilayah transmigrasi.
Warga kini menuntut lebih dari sekadar janji. Mereka ingin bukti nyata, karena sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan. Jika pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak segera berbenah, maka gugatan ini bisa menjadi preseden buruk bagi wajah pemerintahan daerah yang abai terhadap rakyatnya sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memberikan jawaban resmi. Namun tekanan publik semakin kuat, dan mata warga Dusun Geragai kini tertuju pada satu hal keadilan yang tak lagi bisa ditunda(red)
Discussion about this post