RelasiDaerah.com, TANJABTIMUR – DPRD Tanjab Timur Audensi Bersama Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara (FGPPNS) Terhadap Honorer R2 dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terhadap Honorer Guru R2 dan R3 beserta dengan jajaran lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2024
Rapat dengar pendapat di hadiri lansung Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H. dan Sekretaris Daerah Tanjab Timur, H. Sapril, S.I.P. Ketua Komisi III DPRD Tanjab Timur, Firman Ayusda beserta anggota Komisi III , dan Kadis Pendidikan, Sekretaris BKPSDMD Tanjab Timur, Senin (3/2/25) di ruangan VIP Kantor DPRD Tanjab Timur.
Dalam surat dari Ketua FGPPNS mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menyikapi pendataan honorer pada seleksi PPPK Tahun 2024 karena sedikit nya formasi di daerah, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara (FGPPNS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ini kami ingin audensi dan membahas berkenan melaksanakan seleksi PPPK yang akan datang serta meminta komitmen pemerintah agar menyetujui permintaan permohonan kami.
Usulan dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara (FGPPNS) antara lain
1. Menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK Penuh waktu dan dan menolak menjadi PPPK Paruh waktu
2. Meminta kepastian kapan terealisasi tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 diangkat menjadi penuh waktu
3. Meminta pemerintah pusat mengangkat seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN PPPK Penuh waktu.
4. Meminta pemerintah optimalisasi formasi dan anggaran kepada daerah untuk dapat angkat honorer R2 dan R3 ASN PPPK Penuh Waktu.
Kami memanggil jajaran pemerintah daerah untuk berdialog langsung dalam rangka mencari solusi terkait berbagai permasalahan yang disuarakan oleh para guru honorer,”ujar Ketua DPRD
Ia menegaskan, pihaknya DPRD akan terus memperjuangkan nasib tenaga guru honorer, termasuk mempertanyakan data guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai sektor,ujarnya
Menanggapi hal tersebut Sekda Tanjab Timur, H. Sapril menyatakan, pihaknya memahami kekhawatiran tenaga guru honorer R2 dan R3 mengenai masa depan mereka, oleh karena itu Pemkab Tanjab Timur akan terus berupaya mencari solusi terbaik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD.
“Kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD serta Kemenpan RB untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga guru honorer, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik,”paparnya
Sapril menegaskan, sebagai langkah kongkret, Pemkab serta DPRD melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah (BKPSDMD) Tanjab Timur akan melakukan pendataan serta verivikasi dan validasi ulang data tenga honorer R2 dan R3 didaerah. (Msb)
Discussion about this post